LEMBAR KERJA LEGAL DRAFTING RAPERDA KESEHATAN

23 03 2009

palu-hakimPada tanggal 11-13 Maret 2009 saya diundang oleh Legislative Support Specialist dari Local Goverment Support Program (LGSP)-USAID untuk memfasilitasi sebuah acara Forum Konsultasi Penyusunan Raperda Kesehatan, Raperda Pendidikan dan Raperda Pelayanan Publik yang diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota DPRD dari sekitar 12 kabupaten dan kota yang tersebar dari Propinsi NAD sampai Papua Barat (Pabar).

Khusus Raperda Kesehatan diusulkan/menjadi produk inisiatif dari anggota DPRD setempat terdiri atas Raperda Pelayanan Kesehatan dari Kab. Sorong (Pabar), Raperda/Qanun Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dari Kab. Bireuen (NAD) dan Raperda/Qanun  Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) dari Kota Banda Aceh (NAD).

Pola fasilitasi yang hanya diberikan dengan waktu yang sangat terbatas (3 raperda diberi waktu efektif hanya sekitar 8 jam) ternyata memberi konsekuensi cukup rumit dalam mempersiapkan strategi dan tools yang akan dipilih.  Belum lagi untuk Raperda Kesehatan meskipun satu sektor ternyata mempunyai karakter dan fokus yang sangat bervariasi. Ini semakin membuat saya harus ekstra hati-hati melakukan teknik fasilitasi yang  partisipatif namun tetap efektif. Berikut ini tahapan & teknik fasilitasi yang saya kembangkan saat kemarin:

  1. Assesment awal dan up dating informasi terkait kinerja & kebutuhan/masalah yang menjadi alasan utama penyusunan raperda dibandingkan dengan hasil analisis dari data Riskesdas Depkes tahun 2007
  2. Menganalisis strukur/kelengkapan dokumen dan isi (bab, pasal & ayat) untuk melihat konsistensi dan kesesuaiannya dengan standar atau masalah/evidence yang ada dan akan diselesaiakan melalui raperda tersebut
  3. Membuat catatan dan rekomendasi alternatif perbaikan baik dari struktur maupun isi dokumen raperda
  4. Melakukan brainstorming terhadap proses penyusunan raperda untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk pengesahan raperda di masing-masing daerah

Upaya realistis yang kemudian saya lakukan adalah dengan mencoba untuk “memetakan” baik isi (kelengkapan) dan kualitas dokumen raperda secara serentak tapi tetap mampu mengadopsi sejumlah perbedaan kepentingan yang ada di masing-masing raperda tersebut.

Akhirnya saya membuat sebuah template berbentuk lembar kerja yang rencananya akan menjadi tools yang cukup mudah untuk dimengerti dan mampu diisi secara cepat oleh peserta (mengingat latar belakang dari anggota DPRD yang relatif masih awam dengan istilah maupun konsep kesehatan secara umum). Disinilah salah satu tantangan mengasyikkan dari seorang fasilitator …dan berikut ini adalah tools yang saya coba terapkan dalam kegiatan fasilitasi tersebut ….

TOOLS

Beberapa tools dan  sekaligus hasilnya sesuai tahapan masing-masing dapat dilihat berikut ini:

1, TAHAP  I : Assesment situasi terakhir berdasarkan hasil analisis data Riskesdas Depkes 2007 , detailnya silahkan anda klik di

http://www.ziddu.com/download/3974672/REVIEWHASILRISKESDAS3KAB-KOTA.doc.html

2. TAHAP  II:

1. STRUKTUR ISI RANPERDA:

RANPERDA KIBBLA

BANDA ACEH

RANPERDA

SPM

BIREUEN

RANPERDA

PELAYANAN KESEHATAN

SORONG

17 bab

44 pasal

15 bab

46 pasal

23 bab

47 pasal

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum

Asas & Tujuan

Azas & Tujuan

Jaminan Pelayanan KIBBLA

SPM & Prosedur

Standar Mutu Pelayanan RS:


Standar Mutu


Tenaga Kesehatan


Pendistribusian Tenaga Kesehatan

ASI & Immunisasi

Jenis Sarana Yankes

Penyelenggaraan Yankes di RS:


Tgg jwb Pemda


Sarpras kes

Hak & Kewajiban

Tugas, Fungsi & Wewenang:


Penyelenggara Yankes


Sarana Yankes (RSUD, BKIA, Puskesmas, Pustu,Polindes, Posyandu., Poskesdes

Kesehatan reproduksi

Wewenang & Tgg jwb Pemkot

Hak & Kewajiban:


Pasien


Tenaga Kesehatan

KIA

Lembaga Pelayanan KIBBLA

Partisipasi Masyarakat

Peranserta masyarakat

Tenaga KIBBLA

Prioritas Yankes

Penanganan Penyakit Endemis
& Penyakit yg mengancam kdpn penduduk:


Peran & tgg jwb Pemda
& Swasta


Peran
& tgg jwb RS Swasta & Pmrth, Puskesmas &Klinik

Pembiayaan KIBBLA

Pertanggungjawaban

Kesling & kesehatan khusus

Pembinaan, Pengawanan & Pelaporan

Komisi Kesehatan

NAPZA & HIV-AIDS

Mekanisme Penyelesaian Keluhan

Kewajiban Pemkab

Laboratorium Kesehatan

Sanksi Adminsitrasi

Ketentuan Pidana

Pengobatan Alternatif

Komisi Advokasi KIBBLA


Pembentukan & Kedudukan


Susunan Orgns


Pengangkatan & Pemberhentian


Tugas & Fungsi


Wewenang


Pembiayaan Komisi

Pembiayaan

Asuransi Kesehatan

Tatacara Penyelesaian Sengketa

Ketentuan Peralihan

Pendidikan & Pelatihan Nakes:

Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup

Organisasi Profesi Kes

Tenaga Kes & Pasien

Pembiayaan

Sanksi Administrasi

Sanksi Pidana

Ketentuan Lain

2) HASIL REVIEW SEMENTARA:

RANPERDA KIBBLA

BANDA ACEH

Catatan Singkat

Ketentuan Umum

Asas & Tujuan

Jaminan Pelayanan KIBBLA

ASI & Immunisasi

Diharuskan”; “WajibdanDilarang
à sanksi?

Hak & Kewajiban


Psl 12 (a)
…”kesehatan kepada
à dihapus?

Wewenang & Tgg jwb Pemkot

Psl 14 (a)
& (b): Wewenang
à utk KIBBLA atau kesehatan scr umum?

Psl 15 (c)
meningkatkan derajat kesmas scr keseluruhan
à KIBBLA
atau umum?

Lembaga Pelayanan KIBBLA

Tenaga KIBBLA

Psl 19 (1)à pemerintahdanswasta

Psl 19 (2)
àizinttg apa?

Psl 20 (1 dan (2) à krg sinkron

Pembiayaan KIBBLA

Psl 23 à utk maskin & alokasi 10-15% dr total anggaran DKK perlu diatur lebih lanjut dg peraturan walikota atau bgmn?

Pembinaan, Pengawanan & Pelaporan

Psl 24 à idem perlu peraturan walikota?

Mekanisme Penyelesaian Keluhan

Sanksi Adminsitrasi

Apa ketentuan lain yag akan
mengatur ttg sanksi adminsitrasi tsb?
Mekanisme ? Perlu Sanksi lain
misal pidana/perdata?

Komisi Advokasi KIBBLA


Pembentukan & Kedudukan


Susunan Orgns


Pengangkatan & Pemberhentian


Tugas & Fungsi


Wewenang


Pembiayaan Komisi

Bgmn hubungan dg orgns profesi yg jg
punya mekanisme sendiri?

Susunan & kedudukan
komisi ini dibawah siapa?

Tatacara Penyelesaian Sengketa

Jika salah satu pihak
yg bersengketa msh tdk menyepakati/mengakui
mediasi/ajudikasi dr Komisi ini, apa
jalan keluarnya?

Ketentuan Penutup

TAHAP IV:

HASIL IDENTIFIKASI HAMBATAN & PELUANG

Bp. Sutan Moh. Rusdi


Inisiasi
dari LSM
à GERAK -> trmsk “draft” nya


Disepakati
jd usulan dr Komisi D, tp usulan stlh Prolegda disahkan, akhirnya di setujui
msk proleg..


Dikomisi D à mandeg !.. permasalahan ? tdk ada “waktu” + aktivitas kampanye. (tidak ada masalah terkait birokrasi…!)


Rencana :
pembahasan 2 mgg + hearing + masa persidangan ke 2 bisa disyahkan.

KIBBLA:


Inisiasi dr
HSP, krn dana KIBBLA minim.
à Qanun draftnya disiapkan oleh GERAK


Tdk ada
yg keberatan thd isi/pasal2

RANPERDA

SPM BIREUEN

Catatan Singkat

15 bab

46 pasal

Pemenkes 741/th
2008 dan PP 65 th 2005 (blm masuk)

Ketentuan Umum

Definisi SPM bidang kesehatan mengacu pada apa?

Azas & Tujuan

Azas & Tujuan apa utk
penyelenggaraan pelayanan
kesehatan scr
umum atau untuk pelaksanaan SPM dlm pelayanan kesehatan?

Perlu ditambah ruang lingkup atau spesifikasi jenis pelayanan dr SPM yg dimaksud dlm
perda ini?

SPM & Prosedur

Penyelenggara SPM : hanya tenaga
atau bisa lembaga?

Prosedur: utk pelayanan kesehatan atau utk pelaksanaan SPM?

Jenis Sarana Yankes

Ini masih dlm konteks
pelaksanaan SPM atau pengaturan ttg sarana yankes scr umum?

Tugas, Fungsi & Wewenang:


Penyelenggara Yankes


Sarana Yankes (RSUD, BKIA, Puskesmas, Pustu,Polindes, Posyandu., Poskesdes

Perincian hanya utk RSUD & BKIA, ttp utk puskesmas
dll tdk dicantumkan scr eksplisit ?

Hak & Kewajiban:


Pasien


Tenaga Kesehatan

Psl 22 (1)
poin (a) & (b)): kurang
katamemperoleh

Psl 24 (1) à pelayanan kesehatan atau pelayanan kesehatan
masyarakat?

__ point (c) :memberikan pelayanan kesehatan SPM” ?

Partisipasi Masyarakat

Psl 25
(1): “wajib
à ada sanksi?;

Pencantuman kalimatdiatur lebih lanjut dlm Perbupdiletakkan
di psl 28 (2) apa bisa mengatur
dr seluruh proses partisipasi msyrkt?

Prioritas Yankes

Ini utk sasaran pelayanan
atau jenis pelayanan?

Dulu ada urusan wajib dan
urusan pilihan dlm SPM Bidang Kesehatan, skrg hanya urusan wajib yg diatur
mll Permenkes 741/2008.

Pertanggungjawaban

Komisi Kesehatan

Psl 31 (2) & (3) vs Psl 36 à pengaturan tugas komisi ?

Pembiayaan dr komisi perlu
diatur dlm perbup?

Kewajiban Pemkab

Psl 39 (11)
à meningkatkan status puskesmas
non perwatan menjadi puskesmas perawatan?

Pengaturannya lwt Perbup? atau yg lain?

Ketentuan Pidana

Sdh disinkronkan dg UU
Perlindungan Konsumen, UU Praktik Kedokteran atau UU Kesehatan?

Pembiayaan

Wajibalokasi 15% dr APBKàtermasuk komponen gaji atau murni
utk kegiatan/program?

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

TAHAP IV:(lanjutan)

HASIL IDENTIFIKASI HAMBATAN & PELUANG

Nazirah (DKK)


Inisiasi: DKK +
LSM “Pena”, sudah diajukan
à direvisi
1 minggu
à sudah diajukan lagi


Ada raperda
lain : revisi retribusi
(lama thn 2002)

DPRD:

sdh dinanti-nantikan tp mengajukan awal
januari (bersamaan dg pengajuan anggaran) , sdh diproses
internal, tp krn KUA PPAS jg terlambat mk
prioritas saat itu utk menyelesaikan
hal itu.


Komitmen : 1 mgg stlh
pemilu akan disyahkan .. (bersama
qanun lain..)


Penguasaan materi krn tkd
dlm komisi mk msh kurang
menguasai

RANPERDA

PELAYANAN KESEHATAN

SORONG

Catatan Singkat:

23 bab

47 pasal

Bab IV, Bab XI dan pasal 26 à tdk ada?

Ketentuan Umum

Azas, Tujuan, Ruang Lingkup?

Apa mau berkaitan dg SPM? atau

Apa mau terkait dg SKN-SKD?

Apa mau pengimlementasian dr PP38/2007 ?

Atau yg mana?

Standar Mutu Pelayanan RS:


Standar Mutu


Tenaga Kesehatan


Pendistribusian Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan Yankes di RS:


Tgg jwb Pemda


Sarpras kes

Kesehatan reproduksi

KIA

Peranserta masyarakat

Penanganan Penyakit Endemis
& Penyakit yg mengancam kdpn penduduk:


Peran & tgg jwb Pemda
& Swasta


Peran
& tgg jwb RS Swasta & Pmrth, Puskesmas &Klinik

Kesling & kesehatan khusus

NAPZA & HIV-AIDS

Laboratorium Kesehatan

Pengobatan Alternatif

Asuransi Kesehatan

Pendidikan & Pelatihan Nakes:

Organisasi Profesi Kes

Tenaga Kes & Pasien

Pembiayaan

Sanksi Administrasi

Sanksi Pidana

Ketentuan Lain

TAHAP IV: (lanjutan)

HASIL IDENTIFIKASI HAMBATAN & PELUANG

Dominikus (DPRD Ketua Komisi A
Sorong)


Treton (LSM)
diajak utk diskusi dg DPRD, krn terkait dg Otsus (salah satunya bidang
kesehatan)
à utk implementasi UU Otsus,


Target à alokasi
APBD kes 15%.


Kajian akademis krjsma dg Uncen


Lwr komisi akan diangkat
jd inisiatif DPRD
à akan
didiskusikan dg Kepala Dinkes (tim teknis)


Ada 2
raperda (kese + partisipasi msyrk)


Pembahasan blm melibatkan elemen 2 msyrkt


LGSP à isu ini diangkat kembali
+ difollow up..

TAHAP III :

PEMETAAN STRUKTUR & ISI MASING-MASING RAPERDA/QANUN

(untuk detailnya silahkan anda klik di

http://www.ziddu.com/download/3974707/REVIEWMATERIRANPERDAKESEHATAN.Blog.doc.html

Demikian semoga bermanfaat…..


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: