Carut Marut Data Kemiskinan

25 03 2009

Banyak program pemerintah yang bersifat  pro poor telah digelontorkan beberapa tahun terakhir dan akhirnya menuai protes atau masalah dalam pengelolaannya.

Variasi data dan asal sumbernya termasuk metode dan kriteria yang digunakan dalam menentukan dan mengidentifikasi kemiskinan seringkali malah membingungkan bahkan mejerumuskan semua pihak tak terkecuali pemerintah sendiri.

miskin

Perkembangan  satu tahun terakhir khususnya dalam bidang kesehatan yang juga terkena imbasnya akibat masih carut marutnya pendataan orang miskin adalah program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Akhirnya melalui banyak pertimbangan basis data yang digunakan dari program yang diluncurkan awal tahun 2008 masih menggunakan data dari BPS tahun 2006  dengan  jumlah maskin dan hampir miksin ditetapkan  sekitar 76,1 juta jiwa.  Dengan demikian, ada gap hampir 2 tahun lebih antara basis data dengan pelaksanaan program Jamkesmas ini yang menelan anggaran dana sekitar Rp. 3,7 triilun.  Otomatis sebagai konsekuensi logisnya perlu dilakukan banyak up dating dan verifikasi ulang dari data kemiskinan terakhir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Kesulitan dan ketidak seriusan melakukan updating & verifikasi ulang terhadap data kemiskinan  merupakan fenomena yang jamak terjadi di sejumlah daerah yang kami dampingi 3 tahun ini. Ada kesan saling lempar tanggung jawab whydeathdan saling menyalahkan merupakan buah hasil dari ketidak beresan pendataan kemiskinan yang seharusnya menjadi tanggung jawab semua stakeholders di pusat sampai di daerah. Bahkan di salah satu daerah yang kami dampingi meskipun sudah menghabiskan dana khusus dari APBD (Rp. 250 juta ditahun 2008) untuk verifikasi ulang data kemiskinan ternyata hasilnya tidak maksimal kalau tidak mau dikatakan malah gagal total! Sangat ironis memang.

Khusus di level propinsi biasanya juga memiliki data terakhir tentang kemiskinan diwilayah masing-masing. Berapa jumlah rumah tangga miskin di Jateng yang terdata pada tahun 2006? Siapa saja mereka dan kriteria apa saja yang dapat menjadi dasar penggolongan diantara rumah tangga miskin tersebut? Untuk updating informasi tersebut, silahkan anda klik dibawah ini untuk mendapatkan resume-nya dari presentasi Bappeda Jateng.

http://www.ziddu.com/download/3995599/ProfilKEMISKINANJATENG2006.ppt.html

Jika anda penasaran ingin tahu contoh hasil verifikisasi ulang tentang jumlah dan siapa masyarakat miskin yang teridentifikasi secara by name di sebuah desa dari program Jamkesmas tahun 2008 yang kami dampingi di Kabupaten Semarang,  silahkan anda klik juga dibawah ini

http://www.ziddu.com/download/3996127/SUSUKAN.pdf.html


Actions

Information

4 responses

25 03 2009
Pandu

Ada dua ukuran yang dibahas di sini, angka nasional masyarakat miskin berdasar threshold kemiskinan dan angka individu miskin teridentifikasi yang dimanfaatkan dalam program2 yang berakhir dg suku kata ‘kin’. Yang pertama metodenya sudah lebih jelas dan dapat dimanfaatkan untuk alokasi sumber daya untuk masing2 program untuk maskin. Yang ke dua individual targeting yang diperlukan dalam distribusi kartu jamkesmas, beras, BLT pada yang berhak. Untuk yang ke dua ini Pusat seharusnya memberikan bantuan teknis pada Daerah dalam melakukan updating dan seyogyanya tidak begitu saja melepas tanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan updating kepada daerah, mengingat variasi yang sangat lebar dalam kapasitas dan kemungkinan perbedaan interpretasi.

26 03 2009
Pandu

Ambang batas kemiskinan dikenal juga dengan nama yg lebih populer garis kemiskinan disusun oleh komponen makanan dan bukan makanan, tapi komponen makanan berpengaruh lebih besar. Komponen tersebut menunjukkan pengeluaran RT untuk memenuhi kebutuhan esensial, misal untuk pengeluaran untuk kebutuhan minimal makanan sejumlah 2100 kkal per hari. Yang salah kaprah adalah angka ini sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan program di lapangan, karena tidak menunjuk ke individu miskin secara spesifik, ditarik2 ya tetep nggak nyambung.
Untuk identifikasi individu (individual targeting) perlu upaya lain yang ini tidak disadari di kebnayakan daerah, dan tingkat Pusat pun tidak punya kebijakan (mungkin juga tidak punya sumber daya yang memadai) untuk membimbing daerah, jadinya ya kacau. Jadi kadang kepala daerah terpilih mengambil jalan pintas, ‘sudah gratisin saja untuk semuanya’…..

26 03 2009
spjati

Maksudnya upaya lain utk ident individu apa sdh ada kesepakatan scra nasional ttg metode atau toolsnya ? apa kembali ke minimal 9 kriteria dr 14 kriterianya BPS ? Pengalamanku di 2 daerah mereka msh bingung jk mau menerapkan scr konsisten mk hampir tak ada yg msk kriteria miskin …walah!

Saya coba fasilitasi agar mereka minimal tetap memakai 9 kriteria (agar tetap sinkron dg pusat meski kita tahu pusat sendir msh kebingungan dan nggak jelas juntrungnya ) selanjutnya dipilih menurut ranking dr yg paling mungkin menggambarkan kriteria miskin sesuai situasi lokal penduduknya…setelah dapat 9 kriteria mnrt BPS ini maka saya minta mereka menambahkan sendiri beberapa kriteria lain ( misal RT yg tidak memiliki anggota keluarga yg merokok dll) sebenarnya hal itu saya dengar sdh diterapkan jg di beberapa daerah. Setelah itu saya minta agar dibuatkan SK Bupati sbg pedoman petugas utk menetapkan maskin yg non kuota jamkesmas….tapi masih aloit sampai skrg Bupati blm teken atau mgkn dr stafnya yg males ngurus adminsitrasinya …payah tenan!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: